PRINGSEWU – Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Pringsewu untuk tahun 2025 menjadi perhatian masyarakat. Beberapa sumber dari dalam pemerintahan dan penduduk menyatakan bahwa ada sekitar 10 paket pekerjaan SPAM yang tersebar di berbagai kecamatan, tetapi saat ini dianggap kurang transparan dan berisiko adanya kesalahan.
Menurut informasi awal yang didapat tim di lapangan, proyek-proyek ini memiliki anggaran yang cukup besar, berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pringsewu. Namun, informasi yang jelas mengenai lokasi pekerjaan, jumlah kontrak, nama pelaksana, dan perkembangan proyek hampir tidak ada untuk masyarakat.
“Ketika kami bertanya kepada aparatur pekon, mereka juga tidak tahu siapa pelaksana dan berapa besarnya dana. Pipa memang sedang dipasang, tetapi arah pemasangannya dan kapan air akan mengalir tidak jelas,” ujar seorang warga di Kecamatan Pringsewu, Jum’at (03/10/2025).
Kurangnya informasi ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik pengaturan pemenang tender dalam proyek SPAM di Kabupaten Pringsewu. Beberapa sumber menyebutkan tanda-tanda kuat bahwa beberapa paket telah diarahkan kepada pihak tertentu sejak tahap perencanaan awal.
Di samping itu, pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa pekerjaan tidak menunjukkan profesionalisme. Beberapa jaringan pipa nampak dipasang dengan kedalaman yang tidak sesuai dengan standar teknis, ada juga yang tanpa penanda, dan beberapa titik galian terlihat terbuka tanpa perlindungan yang cukup.
“Kami khawatir pekerjaan ini dilakukan dengan sembarangan. Kami tidak ingin uang rakyat hilang, tetapi air tidak mengalir ke rumah penduduk,” kata seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Banyumas.
Keadaan ini mendorong tuntutan dari masyarakat sipil dan kelompok pemuda di Pringsewu agar pemerintah daerah dan dinas terkait segera menghadirkan klarifikasi publik. Mereka berpendapat bahwa proyek penyediaan air bersih seharusnya menjadi prioritas pelayanan dasar, bukan untuk kepentingan segelintir orang.
“Jika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat, kami berencana menyiapkan laporan resmi untuk Aparat Penegak Hukum (APH). Kami ingin agar proyek ini diaudit sepenuhnya, termasuk proses lelangnya,” tegas salah satu aktivis masyarakat.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas … dan PDAM Pringsewu belum memberikan jawaban resmi meskipun redaksi telah mengirim surat konfirmasi. Sehingga, berita ini masih memerlukan informasi lebih lanjut.
Saat ini, tim masih mengumpulkan data kontrak, daftar pelaksana, dan hasil pengawasan proyek SPAM di Kabupaten Pringsewu. Kami membuka kesempatan klarifikasi bagi pihak terkait untuk menjaga keseimbangan dan objektivitas pemberitaan ini. (Tim)